SURABAYA – Langkah besar dalam transformasi digital koperasi dan UMKM di Indonesia mulai terwujud. Sebuah aplikasi canggih bernama eProgram Pengelolaan Usaha Koperasi (ePPUK) kini telah selesai dikembangkan dan siap memasuki tahap pengajuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Inovasi ini dikembangkan oleh tim peneliti yang terdiri dari pakar manajemen dan teknologi informasi. Sebagai Inventor Utama adalah Dr. Dwi Bhakti Iriantini, SE., M.MSi, kemudian sebagai Inventor Kedua adalah Prof. Dr. Wahyudiono, SE., M.M. Turut berperan krusial dalam perancangan sistem dan teknologi adalah Achmad Muchayan, S.Kom., M.M, dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya.
Aplikasi ePPUK hadir sebagai solusi terpadu untuk menjawab tantangan administrasi, pencatatan keuangan, hingga pelaporan yang selama ini sering menjadi kendala bagi pengurus koperasi. Sistem ini menyatukan berbagai fungsi penting dalam satu platform: mulai dari pendataan anggota, pengelolaan simpanan dan pinjaman, pencatatan transaksi keuangan, perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sesuai standar regulasi.
"Pengelolaan koperasi yang rapi dan akuntabel adalah kunci kepercayaan anggota dan keberlanjutan usaha. ePPUK dirancang khusus untuk menyederhanakan proses tersebut tanpa mengurangi ketelitian dan kepatuhan terhadap aturan," ungkap Dr. Dwi Bhakti Iriantini.
Sementara itu, Achmad Muchayan, S.Kom., M.M menjelaskan bahwa aplikasi ini dibangun dengan prinsip mudah dioperasikan namun memiliki keamanan data yang terjamin. "Kami pastikan sistem ini ramah pengguna, sehingga pengurus koperasi yang tidak berlatar belakang teknologi pun dapat menggunakannya dengan lancar, sekaligus datanya tersimpan aman dan terintegrasi," tambahnya.
Setelah proses pengajuan HKI disahkan, tim berencana untuk segera menyosialisasikan dan menerapkan ePPUK kepada koperasi serta kelompok UMKM di wilayah Surabaya dan Jawa Timur secara bertahap. Diharapkan inovasi ini dapat mempercepat modernisasi koperasi dan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis digital.
